“INDONESIA Darurat Mafia Hukum”. Julukan itu tentu dilatarbelakangi atas fenomena korupsi yang telah berurat-akar dari korupsi perseorangan, berjamaah dan dari pusat sampai daerah.

Ironisnya, korupsi yang telah membudaya ini meningkat, meskipun banyak yang telah dihukum saat perangkat landasan yuridis dan penegak hukum sudah relatif baik.

Antara lain, telah dibentuk UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 15/2002 tentang Pencucian Uang. Sementara, para penegak hukum di samping adanya kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara, juga telah ada lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hidup di negeri ini sepertinya sudah tak ada keberkahannya, penuh kedustaan, kebohongan, kepalsuan dan penipuan. Segala bentuk kejahatan dan perilaku menyimpang bagai sudah menjadi “akidah baru”. Negeri para mafia, mungkin itulah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan wajah suram Indonesia yang dihuni para koruptor pengkhianat bangsa.

Wajah angker ini tak jarang membuat nasionalisme kita luntur atau bahkan sirna, karena rasa malu teriris dan tersayat akibat menyaksikan sajian pemandangan yang menyebalkan.

Mereka ini semakin tamak ketika diberi kepercayaan mengemban amanah rakyat untuk mengelola negeri ini. Budaya korupsi, kolusi maupun nepotisme yang jelas-jelas menjadi penyebab terbesar kehancuran negeri ini, dengan sengaja terus  dilestarikan. Bahkan yang lebih ironis, ternyata pelestarian budaya tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta dilindungi hukum yang direkayasa oleh para mafia berbaju pejabat negara. Adanya “simbiosis-mutualisme” antara pengusaha dan penguasa sudah mengakar sangat dalam dan menjadi rahasia yang diketahui khalayak ramai.

Salah satu faktor yang menyebabkan korupsi tumbuh subur di negeri ini adalah lemahnya penegakan hukum. Hingga hari ini, belum pernah ada koruptor yang dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan, ada yang mendapat perlakuan begitu istimewa seperti Artalyta Suryani beberapa waktu lalu.

Saya kira solusi terbaik membendung dan membersihkan para mafia pelaku korupsi ini adalah menggagas kembali hukuman mati atau minimal “potong tangan” seperti diperintahkan Allah dalam Alquran pada bab pencurian (KKN). Saya yakin, apabila hukuman mati betul-betul dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen, insya Allah perilaku korupsi para pejabat kita akan bisa dibendung. Kita tak usah mendengarkan omongan-omongan orang yang sok humanis yang menganggap hukuman mati atau hukuman potong tangan itu tak manusiawi.

Sementara itu, mereka tidak berpikir bahwa perlakuan koruptor justru sangat luar biasa dampaknya. Ribuan dan bahkan jutaan rakyat mereka bunuh dengan cara-cara tidak manusiawi, dengan diambil serta dirampas hak-hak mereka sehingga kesempitan terus menerus berkelanjutan menerpa rakyat negeri ini.

Rizal Mappaseng, SH,
Pemerhati Masalah Hukum
dan HAM




LKS Terlalu Mahal bagi Rakyat

KEPADA yth Kepala Dinas Pendidikan, tolong harga LKS tingkat SMK dikurangi atau tidak diperjualbelikan demi pendidikan dan masa depan anak bangsa.

Dengan adanya LKS yang satu paketnya mencapai Rp200 ribu, itu cukup sulit bagi saya yang membiayai sekolah sendiri. Karena itu juga membuat guru kurang kreatif dan malas-malasan. Saya mohon ditindaklanjuti karena masih banyak anak yang seperti saya di luar sana. Terlebih lagi, mengambil atau tidak mengambil buku LKS tetap harus membayar dengan harga tersebut. Bagi saya itu keterlaluan.

08999300917



Keberatan Bayar Tagihan PDAM

MENANGGAPI surat pemberitahuan pemakaian air dari PDAM Kota Bogor (no pel 1794-1148 ) tanggal 30 Juni 2010 dan sampai kepada kami melalui pencatat meter pada 19 juli 2010 tentang lonjakan tagihan bulan Juli 2010.

Kami selaku pelanggan amat keberatan untuk membayar tagihan tersebut. Karena, tagihan sebelum Juli 2010 masih kisaran Rp40-50 ribuan. Tetapi PDAM malah menyudutkan kami. Padahal kami percaya yang mencatat meter dilakukan petugas PDAM, bukan orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Dan perihal lonjakan tagihan ternyata memang terjadi kebocoran instalasi dalam rumah (hasil pemeriksaan tim dari PDAM Kota Bogor), memang kami paham. Bila terjadi kerusakan instalasi, itu merupakan tanggung jawab pelanggan. Tapi bila PDAM juga profesional dalam input data hasil pencatatan meter di lapangan, tentu tagihan lonjakan tidak terjadi.

Jadi kami mohon jawaban PDAM Tirta Pakuan atas kejadian ini, karena surat komplain yang kami layangkan juga belum ditanggapi hingga sekarang. Dan ada hal yang menggelikan bagi kami bahwa customer service (bernama Erma, tugas pada 22 Juli 2010 pukul 13:30 loket 01). Hal kesalahan input data catat meter di lapangan dengan tagihan merupakan human error yang terjadi di Kantor PDAM Tirta Pakuan dan kami hanya diberi “keringanan” mencicil tagihan selama sepuluh bulan.

Ketika kami coba konfirmasi kepada Kasubag Pencatat Meter PDAM Tirta Pakuan, Ibu Tuti sedang di Semarang. Jadi, kami mohon jawaban dan kebijakan yang konkret atas masalah ini. Karena di sini sudah jelas ada konsumen yang dirugikan.

Anton M Rachman,
Vila Bogor Indah Blok
CC11 No 24,
081808200397



Masuk Gratis,Naik Kelas Bayar

BIAYA masuk SDN Semplak 2 Rp2,6 juta. Anehnya lagi, yang PSB tahun lalu (2009) gratis, tapi setelah naik kelas dua ada biaya Rp2,4 juta. Biaya yang sangat menguras keringat orangtua. Tolong pihak terkait menanggapinya.

08567307970



LKS Memang Memberatkan

SAYA baca di Radar Bogor edisi Sabtu tentang LKS memberatkan siswa. Saya jadi sedih dan ingat anak. Dia tak mau masuk sekolah karena belum mengerjakan PR. Sebab, PR itu ada di LKS sedangkan dia belum membelinya. Kami bisa beli beras saja sudah syukur. Sekolah gratis tapi kalau beli buku mahal sama juga bohong. Penghasilan kami hanya cukup untuk sehari-hari. Tolong pemerintah memperhatikannya.

02512263530



Ada Pungutan Uang Bangunan

SMP 15 Bogor bertitel gratis. Omong kosong! Ada rapat komite sekolah dengan walimurid dan pihak sekolah yang intinya mencari kesepakatan untuk mencari anggaran pembangunan satu kelas baru. Diputuskan minimal Rp400 ribu per siswa. Kalau untuk kelas unggulan Rp2,2 juta per siswa. Apa itu namanya gratis?

081387166431


Semoga Disdik tidak Tidur

SEMOGA Dinas Pendidikan tak pura-pura tuli. Berapa banyak yang mengadu tentang ke mana bantuan BOS, mahalnya buku paket dan LKS yang sangat memberatkan orangtua. Ditambah lagi aturan yang mengatasnamakan komite sekolah.

081282221717



Awas Modus Baru Perampasan Motor

ADA modus baru perampasan motor. Kepada pengendara, terutama pada tengah malam, hati-hati ketika melihat ada seorang yang sudah tua jatuh  dan seolah tertimpa motornya. Saat kita lengah menolong dengan parkir sembarangan, kita dipukul dari belakang oleh dua orang yang kemungkinan sindikatnya. Lalu motor kita dibawa kabur. Kejadian ini hampir menimpa saudara saya di bawah terowongan Jalan Sholeh Iskandar.

081385924659



Tertibkan Angkot Ngetem

YTH Kapolresta Bogor, tolong tertibkan mobil angkot yang sembarangan ngetem di Warungjambu depan lampu merah. Suka bikin macet dan mengganggu lalulintas.

087770036021



Pelaku Asusila Harus Dihukum

BELAKANGAN ini kita banyak dipertontonkan hal-hal nggak baik di televisi. Seperti adegan cium bibir oleh selebriti. Sungguh tak punya rasa malu. Ini akan sangat merusak moral kita. Tolonglah pemerintah dan pihak terkait tegas menyikapi semua ini.

081315002776



Samakan Harga LKS

TOLONG harga LKS disamaratakan. Ini kok ada yang Rp7.000 dan ada yang Rp8.000. Anak saya saja LKS-nya Rp7.000.

08568155355



Audit Dana BOS

DANA BOS apa tidak diaudit? Laporannya kebanyakan fiktif.

087870267668