BOGOR - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan sementara proses pemekaran wilayah di berbagai provinsi berdampak pada proses pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KBB). Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat ketika demo menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli.

Asisten Daerah III Pemprov Jabar Bidang Pemerintahan Tjatja Koswara menyayangkan penghentian proses pemekaran tersebut. Namun, Tjatja belum mengetahui pasti apakah KBB bakal disahkan sebelum masa kepemimpinan SBY berakhir pada 20 Oktober atau pada masa kepemimpinan presiden terpilih hasil Pilpres 2009.

“Cepat atau lambat, saya pastikan KBB segera mendapat pengesahan dari pemerintah pusat. Tapi soal waktu, saya belum ketahui,” jelas Tjatja ketika dihubungi Radar Bogor, tadi malam.

Tjatja menilai secara prinsip KBB lebih siap bila dibandingkan dengan daerah lain.

Bupati Bogor Rachmat Yasin pun menilai demo berujung maut di DPRD Sumut tak berpengaruh banyak pada upaya mendirikan KBB. “Saat ini kan tinggal keputusan pemerintah pusat saja,” tandasnya.

Rachmat menegaskan sikapnya mendukung pendirian daerah otonom baru ini karena sudah memenuhi syarat dan kajian tim independen. Untuk itu, Ia meminta agar anggota DPR RI asal Bogor konsisten memperjuangkan aspirasi warga Bogor barat ini. Rachmat memperkirakan KBB terwujud setelah Pilpres 2009.

Sementar itu, Ketua Komite Panitia Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPP-KBB) Yana Nurheryana menilai setiap pemekaran tak terlepas dari kegiatan politis. Sebab, proses pemekaran harus sesuai dengan undang-undang atau dasar hukumnya.

Yana pun sangat membutuhkan dukungan politisi di DPRD maupun DPR RI. Dia melihat pernyataan SBY menghentikan sementara pemekaran didasarkan emosi setelah kejadian yang menewaskan Ketua DPRD Sumut.

“Seharusnya pemerintah tak emosi menanggapi masalah ini. Tapi pemerintah harus berbicara sesuai aturan karena pemekaran ini produk aturan pemerintah,” ujar Yana.

Terkait pemekaran KBB, Yana pun menegaskan insiden yang menewaskan Ketua DPRD Sumut tak mempengaruhi proses pemekaran KBB. Upaya pembentukan KBB merupakan aspirasi yang berasal dari warga Bogor barat yang menginginkan adanya perubahan.

Yana menyebut jumlah penduduk di Bobar mencapai 2,4 juta jiwa dan sudah selayaknya dimekarkan. Hingga saat ini pun pihaknya terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Bila tak dimekarkan, siapa yang menampung aspirasi masyarakat Bobar. Untuk itu, Presiden SBY bisa melihat kondisi Kabupaten Bogor masih tertinggal. Sayangnya belum ada perbaikan padahal SBY tinggal di Kabupaten Bogor,” kritik Yana.(luc/unt/dkw)